News

Premire BKU - Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Aplikasi yang memudahkan Bendahara Pengeluaran APBN dalam menyusun BKU, Sesuai dengan PMK No. 73 Tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No 47 Tahun 2009.

Aplikasi Database Perekrutan PPK dan PPS

Aplikasi Database PPK ini saya buat saat saya ditugaskan sebagai Panitia Pendaftaran PPK sekaligus PPS yang jumlahnya sangat merepotkan. Dengan Apliasi ini, pekerjaan perekrutan PPK dan PPS menjadi sangat memudahkan pekerjaan dan ga perlu berlama-lama dalam menyusun laporan. Semua proses dan Laporan yang dihasilkan telah sesuai Peraturan KPU.

Aplikasi Database Pencalonan DPRK

Aplikasi Database Pencalonan DPRK ini saya buat saat saya ditugaskan sebagai Panitia Pendaftaran Caleg Anggota DPRK Aceh Singkil, yang jumlahnya sangat merepotkan. Dengan Apliasi ini, pekerjaan verifikasi administrasi menjadi sangat memudahkan pekerjaan dan ga perlu berlama-lama dalam menyusun laporan yang juga Jumlah Laporan yang harus disusun Nauzubillah. Semua proses dan Laporan yang dihasilkan telah sesuai Peraturan KPU.

Aplikasi SIMD - Sistem Informasi Manajemen Diklat

Aplikasi SIMD ini saya buat tahun 2009, saat saya menerima tawaran membangun aplikasi manajemen diklat guru-guru SMK Se Indonesia yang dilaksanakan oleh Lembaga VEDC Jakarta. Alhamdulillah, ini adalah aplikasi komersial pertama yang saya hasilkan semasa kuliah dulu.

ESET - Smart Security

Dari puluhan Aplikasi antivirus yang pernah saya coba dari mulai jaman kuliah, Eset Smart Security adalah Antivirus terbaik untuk Laptop, ga cuma Super Powerfull, Eset Nod32 juga SUPER RINGAN dan SUPER HEMAT BATERE LAPTOP! (Recomended for Laptop).

April 19, 2014

Menggunakan MYOB Accounting sebagai Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran APBN (KPU)

Berbicara tentang Aplikasi untuk melakukan Pembukuan Bendahara Pengeluaran Dipa APBN memang ga ada habis-habisnya. Ini dikarenakan hingga saat ini pemerintah belum menyediakan aplikasi khusus dan resmi untuk memudahkan Bendahara APBN dalam mengelola DIPA, baik itu untuk melaksanakan Pembukuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan hingga masalah dalam mengelola Realisasi Anggaran yang telah digunakan.




Menurut pengalaman, hal yang paling rumit dalam mengelola dipa adalah dalam hal pengambilan Pos/Akun, kerap kali Bendahara salah dalam mengambil akun dalam melaksanakan penarikan ke KPPN, ini terjadi karena sangat sulit untuk mengontrol rincian saldo setiap Akun per kegiatan. Aplikasi SPM sendiri tidak dapat menangani masalah ini, Realisasi Anggaran yang terdapat pada Aplikasi SPM selalu menjumlahkan akun yang sama dalam setiap Output Kegiatan, Padahal dalam DIPA APBN, Satu Output bisa saja memiliki banyak urutan kegiatan. Aplikasi SAKPA juga demikian, selalu menjumlahkan pagu akun yang sama dalam satu Output. Sedangkan kita sebagai bendahara membutuhkan informasi Pagu terinci secara detail dalam satu Output.

Lain hal nya jika DIPA Satket sedikit, atau pagunya banyak, namun kegiatannya sedikit, disini mungkin Bendahara dapat mengontrol Pagu dengan mudah, yaitu cukup menggunakan catatan di Excel saja. Berbeda dengan DIPA satker KPU yang Anggarannya mencapai Puluhan Milyar, dengan rinciannya juga sangat banyak. Luar biasa kewalahan dalam mendapatkan Pagu Terinci sesuai POK DIPA.

Atas dasar permasalahan tersebut, Akhirnya saya menggunakan MYOB Accounting dalam melaksanakan Pembukuan sekaligus untuk mengontrol Pagu Akun secara detil terperinci seperti Dokumen POK, namun saldo (Pagu) akunnya Update sesuai Penarikan yang telah dilaksanakan di KPPN.


Aplikasi MYOB Accounting

Mungkin, sedikit rumit saat menyusun daftar akun kedalam aplikasi MYOB, dan melaksanakan Settingan Awalnya, Namun dengan bekerja keras selama 3 Jam akhirnya saya berhasil juga menyusun settingan MYOB Accounting untuk dapat digunakan dalam menyusun BKU setiap bulannya. Lega rasanya terbebas dari kegilaan yang ruwet dalam bergelut dengan DIPA APBN. Akhirnya kerjaan tiap bulan hanya input SP2D saja kedalam MYOB, dan dalam satu kali klik bisa menghasilkan BKU Lengkap sesuai PMK beserta Karwas dan sekaligus Laporan LPPA dan Dokumen POK yang baru setiap bulannya sesuai saldo (sisa pagu).

Ini dia penampakan Aplikasi MYOB Accounting yang disetting untuk kebutuhan Bendahara Pengeluaran APBN.


Input SP2D Gaji PNS


Mengecek Rincian Saldo Per Akun, lengkap dengan Tanggal, Nomor SPM, Nomor SP2D, dan Jumlah penarikan yang telah dilakukan terhadap akun tersebut.


Semua hanya dalam hitungan Klik Mouse
Sangat Simple!!!!







April 09, 2014

SPJ Badan Penyelenggara Adhoc PPK PPS Tahun 2014

Untuk kemudahan dan kelancaran dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Berikut saya sertakan contoh Format bentuk pertanggungjawaban anggaran yang harus dipersiapkan oleh masing-masing Sekretariat PPK dan PPS dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014.

Untuk mencegah rasa ketidak percayaan oleh para PPK/PPS/KPPS/Linmas, dan untuk transparansi anggaran, Setiap Sekretaris PPK/PPS disarankan untuk menggandakan/memperlihatkan Foto Copy DIPA Anggaran Badan Penyelenggara Adhoc TA 2014 yang diterima dari KIP Singkil kepada seluruh anggota PPK/PPS masing-masing. 

 Yang Perlu diperhatikan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban ini adalah :
  • Semua Transaksi Belanja Barang, Honorarium bulanan, maupun transaksi penyaluran dana dari PPK kepada PPS selalu dibuat tanda terima resmi/sah (bermaterai secukupnya) dari pihak yang menerima kepada pihak yang menyerahkan;
  • Semua transaksi penerimaan/pengeluaran dana selalu dicatat (dibukukan) kedalam Buku Kas Umum (BKU);
  • Pembayaran Honorarium PPK/PPS memperhitungkan PPh Pasal 21 (Final);
  • Pembayaran Belanja Bahan (ATK dan Penggandaan Dokumen) tidak dikenakan PPN maupun PPh dikarenakan anggaran belanja bahan untuk PPK/PPS/KPPS masih dibawah 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; sedangkan untuk PPh atas Belanja Sewa dan Konsumsi (berapapun nilainya) tetap memperhitungkan PPh Pasal 23.
Untuk lebih jelasnya, silahkan download format/bentuk Pertanggungjawaban yang harus dipersiapkan Sekretariat PPK/PPS dalam Drive Google dibawah ini:
 Klik Disini dan download semua isi semua foldernya
Klik Link download tersebut, lalu silahkan download semua file pada folder-folder yang telah saya pisah-pisahkan.Jika ada masukan/tanggapan, silahkan berkomentar dibawah dengan bahasa yang baik, terimakasih.

February 06, 2014

Contoh Surat Perjanjian Sewa Kendaraan


Dalam Dipa KPU Tahun 2014, terdapat penambahan belanja sewa kendaraan roda dua untuk PPK selama 9 bulan.
Untuk melengkapi dan melakukan Pembinaan SPJ Sekretariat PPK, Berikut contoh Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Dua untuk PPK.
Semoga bermanfaat.

November 17, 2013

Premire BKU - Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran APBN

Bagi teman-teman Bendahara Pengeluaran, tentu sudah menjadi kewajiban pokok untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dalam suatu catatan pembukuan tersendiri. Kalo ga percaya, buka aja PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara.

Terus, bagaimana cara pencatatan dan pembukuan atas transaksi-transaksi pengeluaran uang negara?
Sesuai dengan PMK No. 73 Tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No 47 Tahun 2009 setiap Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan Pembukuan dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uangnya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

Biar gampang ngerjainnya, siapa tau Aplikasi BKU sederhana ini dapat memudahkan teman-teman dalam menyusun BKU nya masing-masing. Aplikasinya saya beri nama PREMIRE BKU. 

Berikut tampilannya!


PREMIRE BKU versi 7.0.1 ini dibuat dengan menggunakan Excel 2010, bukannya sok hebat make Office 2010, tapi memang adanya cuman itu waktu dikasih sama kantor isinya udah Office 2010. Laporan yang dihasilkan Aplikasi Premire BKU ini udah sesuai ama PMK No. 73 Tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No 47 Tahun 2009. Cara makenya juga gampang, tinggal Input transaksinya, terus posting langsung print semua jenis BKUnya.
Mohon maaf, Link download saya putus sementara.
Aplikasi sedang dalam pengembangan,
dilakukan perubahan struktur database menyesuaikan dengan Perdirjen Perbendaharaan tahun 2014.
 

Pajak atas Belanja ATK

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan dan Pembukuan atas transaksi Belanja ATK.
(PPh Pasal 22 dan PPN)
Contoh kasus:
Tanggal 5 November 2013,
KPU Kab. Ceurape Weuk Sen membeli ATK pada CV PREMIRE (NPWP/NPPKP : 02.123.4.567.8-912.000) senilai Rp 4.730.000,-
Penghitungan Pajaknya:
Belanja barang senilai Rp 4.730.000,-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):
100/110  x Rp 4.730.000,-   =  Rp   4.300.000,-
PPN yang harus dipungut :
10%  x  Rp 4.300.000,-    =  Rp     430.000,-
PPh Psl 22 yg harus dipungut :
1,5%  x  Rp 4.300.000,-   =  Rp         64.500,-
Catatan :
##
Apabila rekanan/toko belum mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 100% lebih tinggi, yaitu menjadi 200% x Rp 1.5% x Rp  4.300.000,-  Rp 129.000,-
##
Pembelian ATK sebesar 1.000.000,- kebawah tidak dikenakan PPN ataupun PPh Pasal 22
##
Pembelian ATK diatas 1.000.000,- s.d 2.000.000,- hanya dikenakan PPN 10% saja.
##
Pembelian ATK diatas 2.000.000,- harus dikenakan PPN 10% sekaligus PPh pasal 22 sebesar 1,5%. (seperti contoh diatas).
Penyetoran Pajaknya:
Untuk penyetoran pajak, Dibuat SSP dengan menggunakan Nomor NPWP CV. PREMIRE. Pajaknya langsung disetor saja, jangan ditunda-tunda. Entar tanggal penyetorannya juga dibukukan soalnya. Yaitu dicatat di buku BKU, dan di buku BP Pajak.
Jika Rekanan tidak memiliki NPWP, maka SSP nya dapat dibuat dengan menggunakan NPWP Bendahara (NPWP Kantor), tetapi jangan lupa PPh ps 22 hrs dipotong 2x lipat / 200%.
Pelaporannya:
Setelah disetor, PPh ps 22 jg hrus dilaporkan. Pelaporannya dibuat dengan menggunakan formulir SPT Masa PPH ps 22. Tetapi pada kolom NPWP diisi No. NPWP kantor, bukan NPWP rekanan, meskipun rekanan memiliki NPWP. Karena pada SPT Masa itu NPWP nya diisi No. NPWP yg melaporkannya (Bendahara Pengeluaran).